Wakil Dirut Pertamina Akui BBM Tak Disalurkan ke Balikpapan karena Tak Sesuai Spesifikasi, DPR Pertanyakan Transparansi Distribusi

Portalwarta.com – Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, secara terang-terangan mengakui bahwa perusahaannya menahan distribusi BBM ke Balikpapan karena produk yang ada tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan untuk bisa dipasarkan.

Pernyataan ini muncul dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, menyusul kejadian kelangkaan BBM di Balikpapan selama beberapa hari terakhir yang menimbulkan keresahan publik. Kota yang dikenal sebagai “jantung kilang minyak Indonesia” itu justru mengalami kekosongan BBM di sejumlah SPBU, memunculkan ironi dan kritik tajam dari masyarakat.

“Memang benar tidak kami deliver ke Balikpapan karena tidak sesuai spek yang harus dipasarkan,” ujar Wiko dalam rapat, tanpa menjelaskan lebih lanjut detil teknis ketidaksesuaian tersebut.

Pernyataan ini memicu perhatian dan spekulasi lebih luas. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan kontrol kualitas BBM yang beredar selama ini. Jika Pertamina sendiri mengakui ada produk BBM yang tidak layak edar, lalu kemana saja produk semacam ini sebelumnya dialirkan? Apakah ini kasus pertama atau hanya satu dari sekian yang akhirnya terungkap?

“Kami khawatir ini bukan kasus tunggal. Kalau sekarang ketahuan karena ada kelangkaan, bagaimana dengan yang selama ini berjalan ‘normal’? Apakah betul-betul sesuai spesifikasi? Jangan-jangan selama ini ada praktik pengoplosan atau distribusi BBM yang tidak sesuai mutu,” ujar salah satu anggota Komisi VI.

Baca Juga : Gaza Kembali Berdarah: 59 Nyawa Melayang Akibat Serangan Brutal Israel

Di lapangan, kondisi sempat kacau. Antrean panjang kendaraan terjadi di banyak SPBU Balikpapan sejak awal pekan lalu. Banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bensin dan solar, bahkan ada yang rela menunggu hingga berjam-jam hanya untuk beberapa liter BBM. Sementara itu, pengemudi ojek online hingga pelaku UMKM yang bergantung pada BBM pun ikut terdampak.

Foto : Dokumentasi Portalwarta/andri

Pertamina sendiri belum menjelaskan secara detail soal BBM yang ditahan itu—apakah disebabkan oleh kesalahan produksi, kendala logistik, atau faktor lain. Termasuk kemana BBM tersebut akhirnya dialihkan dan apakah ada risiko produk serupa sempat masuk ke daerah lain.

DPR RI pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi BBM Pertamina, mulai dari kilang hingga ke SPBU. Mereka juga meminta transparansi publik atas data mutu BBM dan kebijakan pengendaliannya.

“Kita butuh transparansi. Ini menyangkut kepercayaan publik, keselamatan, dan keadilan distribusi energi nasional,” tegas anggota dewan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Pertamina terkait hasil evaluasi internal mereka atas insiden ini. Masyarakat Balikpapan berharap agar kejadian serupa tidak kembali terulang, apalagi di kota yang menjadi pusat pengolahan minyak nasional.