Mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia 2024-2029
Portalwarta.com – Pernyataan visioner yang disampaikan Presiden Soekarno saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada 27 April 1952 masih relevan hingga saat ini. Lebih dari 72 tahun setelah pidato tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya dari produksi sendiri. Negara kita masih mengandalkan impor beras untuk menjaga stok aman di dalam negeri.
Selain beras, Indonesia juga terus melakukan impor komoditi lain seperti jagung, kedelai, gula, bawang putih, daging sapi, dan gandum. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengakui pentingnya memperkuat sektor pangan dengan menempatkan swasembada pangan sebagai program prioritas untuk periode 2024-2029. Targetnya adalah mencapai swasembada pangan, terutama beras, dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan.
Upaya untuk mencapai swasembada akan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi secara bersama-sama antar kementerian. Kementerian Pertanian akan memaksimalkan pemanfaatan lahan rawa seluas 360.000 hektare, sementara Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada perbaikan irigasi dan pengairan. Selain itu, BUMN akan berperan dalam menyediakan benih dan pupuk, serta mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare di daerah di luar Pulau Jawa.
Baca Juga :Pemerintah Siapkan Lahan untuk Peternakan Sapi Perah
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, luas panen padi di Indonesia terus mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas panen padi tahun 2023 mencapai 10,21 juta hektare dengan produksi 53,98 juta ton. Ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya, seiring dengan penurunan produksi beras.
Produksi beras pada 2023 tercatat sebesar 31,10 juta ton, sedangkan konsumsi beras meningkat menjadi 30,76 juta ton. Meskipun ada surplus produksi beras setiap tahun, surplus tersebut tidak cukup untuk menutupi konsumsi nasional. Situasi ini memaksa pemerintah untuk melakukan impor guna memastikan ketersediaan beras di tengah perubahan iklim yang ekstrem.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi beras, pendekatan holistik diperlukan, baik di hulu maupun hilir. Peningkatan input pertanian harus didukung oleh penyediaan sarana produksi dan akses pembiayaan. Program yang melibatkan petani dan kelompok tani sebagai ujung tombak produksi beras harus diperkuat. Kesejahteraan petani adalah kunci dalam meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan.
Dengan dukungan yang tepat dari BUMN dan pemerintah, program-program tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia menuju swasembada pangan, serta menyejahterakan petani sebagai bagian penting dalam pencapaian tersebut.
