84 Persen Generasi Z Menolak Pilkada Dipilih DPRD

Portalwarta.com, Jakarta — Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Penolakan paling kuat datang dari kalangan Generasi Z, yang tercatat sebagai kelompok usia paling tegas menolak mekanisme tersebut.

Berdasarkan data survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dipaparkan dalam konferensi pers resmi, sebanyak 84 persen responden dari Generasi Z (usia di bawah 27 tahun) menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap Pilkada yang dipilih DPRD. Angka ini menjadi yang tertinggi dibanding kelompok usia lainnya.

Pada kelompok Milenial (usia 28–43 tahun), tingkat penolakan juga tergolong sangat tinggi, yakni 71,4 persen. Sementara itu, Generasi X (usia 44–59 tahun) mencatat penolakan sebesar 60 persen, dan Baby Boomer (di atas 60 tahun) sebesar 63 persen. Data ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Pilkada DPRD bersifat lintas generasi.

Peneliti LSI Denny JA menjelaskan, kuatnya penolakan dari generasi muda menandakan adanya kesadaran politik yang tinggi terhadap pentingnya hak memilih secara langsung. Bagi Gen Z dan Milenial, Pilkada langsung dipandang sebagai wujud nyata partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Baca Juga : Mayoritas Publik Tolak Pilkada DPRD, Survei LSI Denny JA

Selain usia, penolakan juga terlihat jelas jika ditinjau dari tingkat pendidikan. Responden dengan pendidikan tamat SD ke bawah mencatat penolakan tertinggi, yakni 73,5 persen. Sementara itu, responden tamat SMA sederajat menolak sebesar 71,1 persen, dan responden lulusan D3 ke atas sebesar 61 persen. Adapun kelompok tamat SMP sederajat mencatat penolakan 52,4 persen.

Dari sisi ekonomi, hasil survei menunjukkan penolakan yang relatif merata. Kelompok masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp2 juta per bulan menolak Pilkada DPRD sebesar 64,9 persen. Penolakan juga tercatat pada kelompok pendapatan Rp2–4 juta per bulan sebesar 65,9 persen, serta kelompok di atas Rp4 juta per bulan sebesar 70 persen.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penolakan terhadap Pilkada DPRD tidak hanya datang dari satu kelas sosial, melainkan merata dari masyarakat ekonomi bawah hingga kelas menengah atas.

LSI Denny JA menilai, data ini menjadi sinyal kuat bagi pembuat kebijakan. Dominannya penolakan, khususnya dari generasi muda, menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih dianggap sebagai sistem yang paling sesuai dengan aspirasi demokrasi rakyat Indonesia.