Demokrat Merubah Arah Sejalan Prabowo, Dukung Pilkada Lewat DPRD

Portalwarta.com — Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, kembali menjadi panggung dinamika politik nasional setelah Partai Demokrat mengambil langkah strategis yang mengejutkan publik. Partai berlambang bintang mercy itu resmi mengubah arah sikap politiknya dengan menyatakan sejalan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Perubahan sikap Demokrat ini menandai babak baru dalam peta koalisi politik nasional pasca-Pemilu. Jika sebelumnya Demokrat kerap berada pada posisi kritis dalam isu-isu demokrasi elektoral, kini partai tersebut menyatakan dukungan terhadap gagasan Pilkada tidak langsung atau melalui mekanisme DPRD. Sikap ini dinilai sejalan dengan pandangan Prabowo yang menilai sistem tersebut lebih efisien, hemat biaya, dan mampu meredam konflik horizontal di daerah.

Pernyataan dukungan Demokrat langsung menuai perhatian luas, baik dari kalangan politisi, pengamat, hingga masyarakat sipil. Sebab, Pilkada langsung selama ini dianggap sebagai salah satu capaian penting reformasi dan simbol kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Ketika Demokrat, partai yang lahir dari era reformasi, memilih mendukung Pilkada lewat DPRD, publik pun menilai ada pertaruhan besar antara efisiensi dan partisipasi demokrasi.

Elite Demokrat menegaskan bahwa perubahan sikap ini bukan tanpa pertimbangan. Mereka menyebut banyaknya persoalan yang muncul dalam Pilkada langsung, mulai dari biaya politik yang tinggi, praktik politik uang, hingga konflik sosial di daerah. Dalam pandangan Demokrat, DPRD sebagai representasi rakyat daerah dinilai memiliki legitimasi untuk menentukan kepala daerah secara lebih rasional dan terukur.

Di sisi lain, langkah Demokrat juga dibaca sebagai sinyal penguatan barisan politik pendukung Prabowo di parlemen. Dengan sikap ini, Demokrat dipandang semakin dekat secara ideologis dan strategis dengan pemerintahan baru, sekaligus membuka peluang kerja sama politik yang lebih luas ke depan.

Namun, tak sedikit pihak yang mengingatkan agar perubahan sistem Pilkada tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sejumlah pengamat menilai, jika Pilkada melalui DPRD diterapkan, maka pengawasan terhadap DPRD harus diperkuat agar tidak memunculkan masalah baru, seperti transaksi politik tertutup dan berkurangnya ruang partisipasi publik.

Dramatika perubahan arah Demokrat ini menegaskan bahwa politik nasional masih sangat cair. Keputusan tersebut bukan hanya soal dukung-mendukung, tetapi juga tentang arah demokrasi Indonesia ke depan. Apakah efisiensi akan lebih diutamakan, ataukah suara rakyat tetap menjadi panglima, menjadi perdebatan besar yang kini kembali mengemuka di Senayan.

Bagikan Berita